Retret Kepala Daerah Picu Ketegangan Politik, Jokowi dan PDIP Berseberangan Sikap

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa instruksi Megawati adalah bagian dari urusan internal partai yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. “Ini soal partai, urusan internal, bukan urusan orang luar,” tegas Said saat ditemui di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Meski demikian, Said tidak memberikan kepastian apakah seluruh kepala daerah dari PDIP akan mematuhi instruksi tersebut atau tetap hadir di retret. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya mengunjungi kediaman Megawati tidak diketahui pasti apakah akan berangkat ke Magelang atau tidak.

Di sisi lain, Jokowi menekankan bahwa kegiatan retret adalah agenda pemerintahan yang harus dihadiri kepala daerah. “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat pagi.

Jokowi, yang sebelumnya merupakan kader dan didukung PDIP, mengimbau agar para kepala daerah tetap hadir dengan alasan mereka dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan tugas pemerintahan, bukan kepentingan lain.

Sikap tegas PDIP terhadap retret kepala daerah ini dituangkan dalam surat instruksi resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2/2025). Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan partai berada di bawah kendali dirinya, sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP.

Instruksi ini muncul setelah dinamika politik nasional yang semakin memanas, terutama pasca-penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati dalam suratnya juga menginstruksikan para kepala daerah dari PDIP yang sudah dalam perjalanan ke Magelang agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” bunyi surat tersebut.

Megawati juga meminta agar seluruh kepala daerah PDIP tetap berkomunikasi aktif dengan DPP PDIP untuk mengikuti perkembangan politik nasional ke depan. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” lanjutnya.

Dengan instruksi tegas Megawati, kini bola ada di tangan para kepala daerah PDIP—apakah mereka akan memilih mengikuti perintah Ketua Umum atau tetap menghadiri retret sebagai bentuk loyalitas kepada Presiden Prabowo Subianto. *ant