Menperin: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dinilai Beratkan Industri Otomotif dan Ekonomi Daerah

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa penerapan opsen, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), akan memberikan dampak signifikan pada daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor.

"Yang paling sulit untuk pabrikan mobil dan konsumen adalah pajak yang diatur oleh pemda, namanya opsen. Itu membuat sektor otomotif semakin berat," kata Menperin Agus di Jakarta, Jumat (2/1/2025).

Ia menambahkan, opsen yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memiliki potensi menekan pertumbuhan industri otomotif. Pasalnya, kebijakan ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk membeli kendaraan baru, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau masyarakat lokal enggan membeli mobil karena pajak terlalu tinggi, pendapatan daerah juga akan berkurang. Ini situasi yang harus segera dievaluasi," tegasnya.

Menurut Agus, kebijakan opsen dapat memaksa pemerintah daerah mencari alternatif lain untuk meningkatkan PAD. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak. "Pemda pada akhirnya akan menyadari bahwa opsen merugikan ekonomi daerah mereka sendiri. Saya yakin tidak akan terlalu lama sebelum mereka mencari solusi baru, seperti relaksasi pajak," ujarnya.

Menperin juga mengingatkan bahwa kebijakan ini, jika tidak segera dievaluasi, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang bergantung pada sektor otomotif. Industri otomotif, yang merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membutuhkan kebijakan yang mendukung daya saing.

"Kita berharap ada pendekatan cepat untuk mengevaluasi regulasi ini, karena jika tidak, efeknya akan merugikan banyak pihak, baik industri, konsumen, maupun pemerintah daerah sendiri," tutup Agus.

Kebijakan opsen yang diatur sesuai ketentuan daerah masing-masing kini menjadi perhatian utama para pelaku industri otomotif dan pemerintah daerah, mengingat dampaknya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan sektor ekonomi daerah.*ant