Kemenhub soal Trans Metro Dewata: Berharap Pemda Maksimalkan Anggaran untuk Angkutan Massal

Selain Bali, hal yang sama juga diberlakukan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) per 1 Januari 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Hubdat Kemenhub, Ahmad Yani, mengungkapkan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/1/2025). “Pengelolaan pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS) di wilayah Provinsi Bali dan Provinsi DIY beralih ke pemerintah provinsi setempat terhitung per Januari 2025,” ujarnya.

Pengalihan tersebut dilakukan seiring dengan berakhirnya nota kesepakatan antara Ditjen Hubdat dengan Pemerintah Provinsi Bali dan DIY. Nota kesepakatan tersebut mencakup Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan di Kota Denpasar (HK.201/8/16/DRJD/2019) serta di DI Yogyakarta (HK.201/8/11/DRJD/2019). 

Kedua kesepakatan yang dimulai sejak 2019 itu memiliki masa berlaku lima tahun, yang berakhir pada 2024.

Sejak awal peluncurannya, Ditjen Hubdat Kemenhub telah memberikan subsidi kepada layanan Teman Bus di 11 kota. Kota-kota tersebut meliputi Denpasar, Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, Banjarmasin, Makassar, Bandung, Surabaya, Banyumas, dan Balikpapan, dengan total 45 koridor angkutan umum.

Namun, sejumlah kota telah lebih dahulu mengambil alih pengelolaan layanan ini, seperti Kota Surakarta yang kini mengelola tiga koridor. Selain itu, seluruh koridor Teman Bus di Kota Medan, Banjarmasin, dan Bandung juga telah sepenuhnya dikelola oleh pemda setempat. Kota Surabaya, Makassar, dan Palembang masing-masing telah mengambil alih satu koridor sebagai bentuk komitmen menyediakan transportasi publik yang baik bagi masyarakat.

Ahmad Yani menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan DIY terkait keberlanjutan program Buy The Service setelah pengalihan pengelolaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemda untuk terus menyediakan angkutan massal perkotaan yang berkualitas.

“Kami berharap masing-masing pemda dapat memaksimalkan anggarannya untuk penyelenggaraan angkutan massal perkotaan ini. Selain itu, kami juga mendorong mereka untuk lebih aktif menyosialisasikan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat,” kata Yani.

Dengan pengalihan ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Bali dan DIY dapat melanjutkan pengelolaan Teman Bus, tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan tetapi juga untuk memperkuat komitmen dalam mendukung transportasi ramah lingkungan di wilayah masing-masing.

Sebagai catatan, layanan Teman Bus merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam memperkuat sistem angkutan umum perkotaan. Dengan adanya pengelolaan mandiri oleh pemda, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan layanan Teman Bus oleh pemda setempat diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain untuk mengembangkan transportasi publik yang andal dan efisien. *ant