‘Dewi’ Didorong Banyak Raih Penghargaan Dunia

JAKARTA, NusaBali

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berupaya mendorong seluruh desa wisata (dewi) mendapat lebih banyak penghargaan dunia agar wisatawan semakin tertarik pada keindahan alam, budaya serta destinasi wisata Indonesia.

“Destinasi wisata yang berskala dunia, kami mendorong ke sana juga. Salah satunya dengan desa wisata kita jadi desa terbaik versi UN Tourism,” kata Ketua Tim Kerja Koordinasi Manajemen Krisis Destinasi Kemenpar Danesta Febianto Nugroho dalam temu media di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa.

Menanggapi adanya warta soal Bangkok dan Kuala Lumpur yang masuk dalam 10 kota pariwisata terbaik dunia, Danesta menyatakan Kementerian Pariwisata selalu memikirkan cara agar desa wisata dapat menjadi destinasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam jangka panjang.

Salah satunya adalah dengan meningkatkan prestasi yang diraih oleh desa wisata. Saat ini, penghargaan terbaru yang patut diapresiasi adalah empat desa wisata di Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai Best Tourism Village oleh United Nation (UN) Tourism.

Keempat desa wisata tersebut adalah Desa Wisata Nglanggeran di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta; Desa Penglipuran dari Kabupaten Bangli, Bali; Desa Jatiluwih di kaki gunung Batukaru, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali; serta Desa Wukirsari yang berada di kabupaten Bantul, DI Jogjakarta.

“Keempat desa itu sudah mendapat sertifikasi desa wisata berkelanjutan, dari itulah kami mendorong menjadi best tourism village UN Tourism, jadi harapan kami memang atraksi atau destinasi wisata di Indonesia bisa ke arah sana,” kata dia.

Danesta melanjutkan Kemenpar sudah memiliki pedoman dalam mengelola destinasi pariwisata menjadi berkelanjutan. Pedoman tersebut ada dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 yang mencakup empat pilar utama.

Ia menyebut empat pilar itu terkait dengan tata kelola, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan budaya, dan lingkungan. Semua pilar tersebut diharapkan dapat membawa manfaat yang baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke desa wisata.

“Ini lebih ke jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi harapannya wisata itu berkelanjutan, tidak hanya pariwisatanya, tapi juga ekonomi, sosial, budaya yang tidak hilang dan lingkungannya tidak rusak,” kata Danesta.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berbenah diri dalam meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia.

Ia menyoroti kebijakan bebas visa di Thailand yang mendorong keberhasilan negara gajah putih tersebut didatangi oleh satu juta wisatawan mancanegara per bulan. Kebijakan itu diketahui telah memberikan akses bebas visa untuk kunjungan pendek kepada warga negara dari 64 negara.

Sedangkan di Indonesia, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan (Perpres 95/2024), disebutkan Indonesia resiprokal (timbal-balik) bebas visa kunjungan diberlakukan baru pada 13 negara. Apalagi kondisi anggaran Kemenpar, sehingga ia menilai akan sulit bagi pemerintah mengejar target devisa pada tahun 2024.

“Anggaran Kemenpar sangat kecil, bagaimana bisa kerja maksimal dengan target devisa sebesar Rp 30 triliun dan juga target wisatawan 7,4 juta orang pada tahun ini. Kita tentu harus berbenah memikirkan solusi terbaik untuk pariwisata Indonesia,” katanya. 7