Saling ‘Serang’ Cabup Badung di Debat Pamungkas

Masing-masing paslon saling serang. Cabup I Wayan Adi Arnawa tanya kiat penyetaraan insentif pegawai, sementara Cabup I Wayan Suyasa sentil uang Badung yang jor-joran dibawa keluar daerah Badung.

Dalam segmen tanya jawab antarcalon bupati dan antarcalon wakil bupati, pertanyaan pertama dilontarkan oleh Cabup I Wayan Adi Arnawa yang mempertanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan Suyadinata dalam merealisasikan janji penyetaraan insentif antara PNS dan PPPK. Menanggapi pertanyaan itu, Cabup Wayan Suyasa mengatakan bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK merupakan bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Badung. 

Namun, dari sisi hak, ASN yang berstatus PPPK tidak mendapatkan pensiunan. Penyetaraan insentif ini bertujuan untuk menunjang kinerja agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik. “PPPK juga merupakan SDM yang memberikan yang terbaik bagi pemerintah Badung. Dilihat dari SDM-nya, mereka adalah kaum-kaum intelektualitas yang memberikan kontribusi dalam bekerja. Tapi insentifnya masih jauh berbeda. Maka jika kami terpilih, minimal tidak jauh berbeda antara insentif PNS dan PPPK,” ujarnya.

Pernyataan tersebut pun direspon Cabup Adi Arnawa. Menurut eks Sekda Badung ini, ada undang-undang yang mengatur mengenai budget belanja pegawai paling maksimal 30 persen. Sedangkan kondisi belanja pegawai Kabupaten Badung saat ini sebanyak 26 persen, belum termasuk PPPK. Jika ditambah dengan kenaikan insentif PPPK, maka dikhawatirkan akan melebihi 30 persen dan berpotensi melanggar undang-undang.

“Kami pun berkomitmen untuk mendorong bagaimana meningkatkan insentif pegawai karena itulah bagian instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. Tapi persoalannya bukan di sana, ada regulasi yang membatasi. Sewaktu saya menjadi Sekda mendampingi Bupati Giri Prasta, malah kami mendorong tenaga kontrak bisa menjadi PPPK, meski dilakukan secara bertahap,” terangnya.

Pernyataan Adi Arnawa pun ditanggapi lagi oleh Cabup Suyasa. Selain tenaga PNS dan PPPK, di sisi lain dirinya melihat di pemerintahan sebelumnya juga terlalu banyak merekrut tenaga kontrak. 

“Pada prinsipnya kami akan dekatkan pusat regulasi apa yang bisa kami berikan. Karena bagaimanapun tenaga PNS dan PPPK ini harus kita berikan yang terbaik,” kata Cabup asal Desa Penarungan, Kecamatan Mangwi ini. Kemudian giliran Cabup Suyasa yang mengajukan pertanyaan. Suyasa yang mantan Wakil Ketua DPRD Badung ini menyentil soal pengelolaan APBD Badung, di mana ada salah satu paslon di Pilgub Bali menjanjikan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dibawa ke kabupaten/kota yang lain. 

Menanggapi hal tersebut, Cabup Adi Arnawa mengungkapkan bahwa Pemkab Badung mempunyai komitmen terhadap beberapa kabupaten di Bali dalam rangka untuk menjaga pariwisata yang berkelanjutan. Namun, dia menegaskan bahwa uang Badung tetaplah milik rakyat Badung. “Secara prinsip bahwa uang Badung ini untuk rakyat Badung, bukan untuk siapa-siapa. Kami akan lakukan maksimal bagaimana membangun infrastruktur di Badung ini, menuntaskan persoalan macet, sampah, air, menumbuhkan SDM yang produktif, kreatif, dan berdaya saing. Tapi persoalan memberikan bantuan kepada daerah lain dalam bentuk hibah dan BKK, saya kira itu sebagai bentuk komitmen,” ungkap Cabup asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini.

Namun Cabup Suyasa menanggapi, pemberian bantuan kepada kabupaten lain hendaknya terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan Badung sendiri. Sebab banyak persoalan domestik Kabupaten Badung yang harus segera dituntaskan menyangkut kesejahteraan masyarakat dan juga penyelesaian masalah bersama seperti kemacetan, sampah, hingga krisis air bersih.

“Kita berikan yang terbaik untuk masyarakat kita dulu, setelah itu baru kita ada kesepakatan untuk daerah lain dalam hal berbicara keberlanjutan pariwisata Bali. Kalau dulu itu, kesepakatan untuk enam kabupaten, sekarang saya lihat hampir semua. Bahkan data di BPKAD, ada 19.000 proposal yang masuk dari berbagai kabupaten/kota, budgetnya hampir Rp 9 triliun dimohonkan ke Kabupaten Badung. Ini bagi kita terlalu terbuka, sedangkan di internal kita di Kabupaten Badung belum maksimal memberikan kepada masyarakat kita,” kritik Suyasa.

Cabup Adi Arnawa menanggapi, terbitnya kebijakan membantu kabupaten lainnya di Bali memiliki filosofi. Dahulu, kebijakan Pemerintah Provinsi Bali bahwa pusat akomodasi ada di Badung, sedangkan destinasi itu ada di luar Kabupaten Badung. Karena itu, terbitlah komitmen untuk bagaimana membenahi destinasi pariwisata agar berkelanjutan. Ini adalah sebagai bentuk komitmen dan pengejawantahan daripada komitmen Badung untuk membantu Kabupaten lain dalam rangka menata destinasi-destinasi itu.

“Saya setuju uang ini adalah uang untuk rakyat Badung. Tapi kita harus sadar betul, bahwa secara filosofi kita punya komitmen untuk daerah lain yang harus kita jaga. Tapi kami tegaskan, secara prinsip, jika diberikan kepercayaan oleh masyarakat Badung untuk memimpin Badung, tentu yang akan menjadi prioritas kami adalah masyarakat Badung,” ucap Adi Arnawa. 7 ind