ARTICLE AD BOX
Rapat yang dipimpin Pjs Bupati Bangli I Made Rentin dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Bangli, dan pihak terkait lainnya.
Pjs Bupati Bangli, I Made Rentin menyampaikan rapat kali ini bertujuan untuk menyatukan pandangan dan menyusun strategi bersama dalam menertibkan aktivitas pendakian di wilayah Kabupaten Bangli. Penertiban khususnya di area pendakian Gunung Batur, Bukit Terunyan, dan Gunung Abang. "Hal ini penting dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pendaki serta menjaga kelestarian lingkungan," ungkapnya.
Disampaikan, bahwa belakangan ini sudah ada tiga kejadian kecelakaan di objek wisata, sehingga diperlukan upaya strategis bersama untuk mengatasi masalah tersebut tanpa pendekatan otoriter. Dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pentingnya regulasi yang mengatur aktivitas wisata. Dipandang perlu pembelajaran dari destinasi lain untuk memperbaiki pengelolaan sektor pariwisata dan mengatur pemungutan.
Selain itu perlunya sinergi dan kerjasama untuk mengatasi masalah pariwisata melalui standarisasi dan regulasi yang baik. Perlu adanya penjelasan lebih rinci dari BKSDA terkait izin pendakian dan titik-titik rute pendakian yang aman untuk kenyamanan para pendaki. Di sisi lain Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli, I Wayan Sugiarta mengatakan rapat sebagai langkah untuk penyamaan persepsi dalam upaya peningkatan pengawasan pendakian. Menurut Wayan Sugiarta rapat kali ini melibatkan desa yang ada kawasan gunung Perbekel Batur Selatan, Batur Tengah, Batur Utara, Perbekel Songan A, Songan B, Perbekel Abang Songan, Perbekel Abang Batu Dinding, Perbekel Suter serta dari FP2GB (Forum Peduli Pengembangan Gunung Batur).
Seperti diketahui bahwa Kawasan konservasi memang berada di bawah kewenangan BKSDA, namun perlu dicari jalan tengah agar ada kontribusi yang bisa diberikan kepada Pemerintah Daerah. "Hal ini masih akan dibahas lebih lanjut. Bagaimana pengelolaan menjadi lebih baik, pengunjung yanh datang juga merasa aman dan nyaman," sebutnya.
Kemudian perwakilan FP2GB mengapresiasi terakit pelaksanaan rapat. Diharapkan agar ke depan pengelolaan pendakian dan pariwisata di Kabupaten Bangli menjadi lebih baik. Dan berharap adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait keamanan dan kenyamanan baik para pendaki maupun pemandu wisata. Dari langkah-langkah yang dilakukan diharapkan mengurangi risiko kecelakaan para pendaki melalui penerapan prosedur keamanan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Serta terjalinnya sinergi antar pemerintah daerah, instansi penegak hukum, pengelola kawasan hutan, dan Aparatur Desa dalam mengawasi serta menindak tegas pelanggaran pendakian yang terjadi di Wilayah Bangli. 7 esa