Megawati Ajak Rakyat Pilih Pemimpin Terbaik di Pilkada

Melalui tayangan video yang diputar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11), Megawati mengingatkan bahwa Pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik, pemimpin yang mumpuni; pemimpin dengan rekam jejak prestasi yang baik dan bertanggung jawab bagi masa depan bangsa.

Megawati juga mengingatkan, di dalam konstitusi setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, warga negara Indonesia punya hak yang sama. Termasuk, PDIP mempunyai hak yang sama dengan partai-partai politik yang lain. “Pergunakanlah hak pilih tersebut secara merdeka, bebas, dan berdaulat,” kata Megawati. Presiden Kelima RI ini juga mengingatkan, tidak boleh ada kekuatan mana pun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih.

“Kepada seluruh aparatur negara, penjabat kepala daerah, TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara, camat, hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak,” tegas Megawati. Megawati pun mengulas bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan penting, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana.

“Itulah makna Keputusan MK nomor 136 PUU-XXII/2024 melalui Revisi pasal 188 UU No. 10 tahun 2016. Ibu akan memperlihatkan bahwa ini ada buktinya, untuk dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Megawati sambil menunjukkan berita soal putusan MK itu. Oleh sebab itu, putusan MK itu berbunyi ‘Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI-Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00’.

“Dengan landasan hukum tersebut, kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang, dan tidak demokratis, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” tegas Megawati lagi. Megawati mengaku, banyak mendengar laporan terhadap institusi negara yang tidak netral di Pilkada serentak 2024. Bahkan, Megawati mendapati laporan para institusi negara memaksa rakyat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dengan berbagai iming-iming. Mulai dari sembako gratis dan uang. Padahal, tegas Megawati, praktik tersebut merupakan pelanggaran berupa politik uang.

“Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics,” kata Megawati. Presiden Kelima RI ini pun mengingatkan, bahwa Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri. 

Sehingga, Megawati berharap seluruh rakyat Indonesia tidak terpengaruh dan takut terhadap berbagai intimidasi dan praktik-praktik curang Pilkada 2024. Sebab, putri Proklamator Bung Karno ini mengatakan bahwa rakyat berhak menentukan pilihannya secara merdeka, bebas dan berdaulat. “Mari kita belajar dari rakyat Ghana di Benua Afrika. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan: ‘Yang kami perlukan adalah pendidikan, dan sistem kesehatan yang lebih baik, serta pekerjaan’, ujar mereka dengan penuh percaya diri,” tegas Megawati.

Megawati pun mengajak seluruh rakyat Indonesia mewujudkan Pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Termasuk, memilih pemimpin yang peduli terhadap nasib rakyatnya. “Ingat mencoblos hanya 5 (lima) menit, namun dampaknya selama 5 tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik. Pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” jelas Megawati. 7 k22