Logistik Bergerak ke Desa/Kelurahan

Pengiriman diharapkan tuntas dalam dua hari sebelum pada Rabu (27/11) dini hari atau hari H pemungutan suara dikirim ke masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara). 

Menurut Lidartawan masing-masing KPU Kabupaten/Kota akan memiliki strategi tersendiri untuk menuntaskan pengiriman logistik dalam dua hari ini. “Mereka yang tahu situasinya, seperti di Klungkung hari ini mereka kirim ke luar (Nusa Penida, Red) karena kalau ada kendala besok masih bisa dilanjutkan,” ujar Lidartawan dalam acara Coffee Morning Pilkada Bali di Denpasar, Senin (25/11). 

Lebih lanjut Lidartawan mengungkapkan anggaran untuk badan adhoc juga telah rampung pada, Senin (25/11). 

Lidartawan mengatakan semua anggaran sudah diterima Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa/kelurahan untuk pembuatan tempat pemungutan suara (TPS). "Hari ini (kemarin) akan dikirim seluruh anggaran untuk honorarium seluruh adhoc, hari ini clear," ujarnya. Lidartawan bersama Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya akan mengecek kesiapan TPS di tiga kabupaten pada Selasa (26/11) sore. TPS yang bakal dicek, yakni di Denpasar, Gianyar, dan Bangli.

Demi kesuksesan Pilkada serentak nanti, KPU Bali akan meminta Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk membuat video testimoni dari para saksi dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pilkada Serentak 2024 sebelum dilakukan penutupan TPS. “Kepada PPS se-Bali untuk mengkoordinir pembuatan video pendek berdurasi 2-3 menit di TPS untuk membuat testimoni para saksi dan Pengawas TPS,” ujar Lidartawan 

KPU bakal menerima sebanyak 6.795 video testimoni sesuai jumlah TPS di seluruh Provinsi Bali. Lidartawan menuturkan, hal ini sudah dituangkan ke dalam surat perintah yang ditujukan ke PPS yang bertugas di level desa/kelurahan di seluruh Bali. Kata dia, surat perintah semacam ini mungkin satu-satunya di Tanah Air. Video testimoni ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, apakah pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan sesuai aturan perundang-undangan? Kedua, apakah ada kecurangan di TPS itu? Video-video pendek berjumlah ribuan ini bakal diunggah KPU untuk menyampaikan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Pulau Dewata sudah berjalan dengan baik. 

Hal ini diharapkan dapat membendung potensi kabar bohong (hoaks) yang biasanya berupa video lama dan/atau bukan terjadi di Bali kembali menyebar ketika hari pencoblosan. “Dan juga, biar kami punya bukti terhadap semua pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bali itu berjalan dengan aman, lancar, damai, tidak ada intimidasi dan lain sebagainya,” imbuh mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli dua periode ini.

Lidartawan menegaskan, video testimoni ini tidak akan menutupi fakta jika ada penyelenggara pemilihan yang berbuat curang. Jika ada badan adhoc KPU yang melakukan kecurangan, maka pihaknya tidak akan segan memberi sanksi tegas, termasuk membuka ruang jika ada temuan dari Bawaslu dan aduan masyarakat. Di samping untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tahapan Pilkada 2024, video ini juga dapat digunakan KPU seandainya ada sengketa yang berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun, KPU Bali tetap berharap tidak ada sengketa sampai ke tahap MK tetapi diselesaikan semuanya di Bali, seperti Pemilu 2024 lalu.

“Kalaupun nanti ada gugatan, kami bisa bilang, ‘Saksimu ini di lapangan bilang tidak ada masalah, kenapa TPS itu dipermasalahkan.’ Ini bagian dari double cover kami kalau diserang,” tandas Lidartawan. 7 ad