Koster Tegaskan Menolak Israel, Bukan Piala Dunia U-20, De Gadjah: Itu Jurus Ngeles

Calon Gubernur Bali nomor urut 2 Wayan Koster yang kala itu masih menjabat Gubernur Bali periode 2018-2023 menyuarakan penolakan kedatangan Timnas Israel karena alasan diplomatik dan keamanan. Peristiwa penolakan ini lantas disusul FIFA yang membatalkan RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Spekulasi di balik layar turut menyeret PDIP sebagai partai politik (parpol) yang menaungi Koster. Sebab, hal serupa juga dilakukan rekan separtai Koster yakni eks Calon Presiden Ganjar Pranowo yang kala itu masih menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Dalam sesi tanya jawab dan sanggah antar pasangan calon (paslon) di debat terbuka, Sabtu malam, Calon Gubernur Bali nomor urut 1 Made Muliawan Arya alias De Gadjah melayangkan pertanyaan. Pertanyaan ini awalnya menyenggol kepatuhan Koster terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.

“Ini menyangkut hubungan Daerah dengan Pusat. Jika Presiden selaku Pemerintah Pusat mengambil keputusan atau kebijakan yang meminta Saudara untuk melaksanakan, sementara ketua umum parpol paslon nomor urut 2 meminta untuk menentangnya. Bagaimana sikap Saudara?” tanya De Gadjah.

Koster pun membalas bahwa pemerintahan Koster-Giri akan patuh pada kebijakan yang telah diambil Pemerintah Pusat. Dengan catatan, kebijakan itu memang sejalan dengan kebutuhan daerah dan mendorong peningkatan kapasitas daerah tanpa merusak lingkungan dan budaya Bali.

De Gadjah lantas bereaksi. Ketua DPD Partai Gerindra Bali ini menilai apa yang dijelaskan Koster tidak sejalan dengan rekam jejaknya. Ini merujuk keputusan Koster yang dianggap De Gadjah menolakan Piala Dunia U-20 2023 silam. “Ini pembangkangan dan sebuah subordinasi,” tegasnya.

Hal ini pun memancing reaksi Koster. Berapi-api dijelaskannya bahwa ia tidak menolak perhelatan Piala Dunia U20 di Bali, melainkan menolak kehadiran Timnas Israel. Kata dia, penolakannya terhadap kedatangan Timnas Israel ini berasaskan hukum yang berlaku.

“Mengapa saya menolak? Karena ada Dasasila Bandung Konferensi Asia-Afrika dan ada Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 3 Tahun 2019, tidak boleh mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel di dalam forum resmi. Kalau Israel datang, artinya hal itu malah dilanggar,” tegas Koster.

Kata Ketua DPD PDIP Bali ini, apa yang dilakukannya justru mematuhi kebijakan Pemerintah Pusat. Sebab, ia mengawal apa yang disepakati pada Dasasila Bandung buah Konferensi Asia-Afrika dan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

“Saya menolak kehadiran Timnas Israel, bukan Piala Dunia U-20. Silakan dilaksanakan asal tidak ada Timnas Israel,” tegas Koster yang juga berpengalaman sebagai Anggota DPR RI ini di konferensi pers usai debat terbuka kedua, Sabtu malam.

Di luar urusan diplomatik ini, alasan penolakan Koster terhadap Timnas Israel juga dilatarbelakangi mengawal pemulihan pariwisata Bali pasca pandemi Covid-19. Kedatangan Timnas Israel dianggap Koster dapat mengganggu keamanan di Bali lantaran mayoritas masyarakat RI disebut melakukan penolakan.

Sementara itu, De Gadjah menilai penolakan yang dilakukan Koster melampaui kewenangannya sebagai Gubernur Bali. Jawaban pasangan dari Calon Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta itu dianggap ‘jurus ngeles.’ De Gadjah menegaskan keamanan, politik luar negeri, yustisi, dan fiskal adalah kewenangan Pemerintah Pusat.

“Itu jurus ngeles Beliau. Piala Dunia itu urusan politik luar negeri. Gubernur tidak punya wewenang soal itu. Gubernur harus menjalankan tugas sesuai kewenangan. Ini yang perlu diperbaiki agar Presiden, Gubernur, dan kabupaten berkoordinasi dengan baik ke depan,” tutur De Gadjah di konferensi pers usai debat, Sabtu malam. *rat